Entri Populer

Profil Penulis

Selasa, 25 Juni 2013

Makalah tentang Koperasi

Makalah tentang Koperasi

 

SMK

Nama : Hendra Wahyu H

Accounting Department  SMKN 1 SLAWI

 

DAFTAR ISI

Halama Judul..........................................................................................................i

Abraksi ..................................................................................................................ii

Kata Pengantar ......................................................................................................iii

Daftar isi ................................................................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang...................................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah..........................................................2

1.2.1 Rumusan Masalah........................................................................................2

1.2.2 Batasan Masalah..........................................................................................2

1.3 Tujuan Penelitian................................................................................................2

1.4 Manfaat penulisan..............................................................................................3

1.5 Metode Penelitian...............................................................................................3

BAB II KERANGKA TEORI DAN PEMBAHASAN

2.1 Kerangka Teori....................................................................................................4

2.1.1 Pengertian Ekonomi Koperasi..........................................................................4

2.1.2 Sejarah Ekonomi Koperasi...............................................................................4

2.1.3 Sejarah Ekonomi Koperasi Di Indonesia.........................................................5

2.1.4 Peta Organisasi Koperasi.................................................................................10

2.2 Pengertian Badan Usaha Koperasi.....................................................................13

2.2.1 Ciri – ciri Koperasi dan Badan Usaha Koperasi..............................................13

2.2.1.1 Ciri – ciri Koperasi........................................................................................14

2.2.1.2 Ciri – Ciri Badan Usaha Koperasi.................................................................17

2.3 Pembagian SHU ................................................................................................19

2.3.1 Landasan Hukum..............................................................................................20

2.3.2 Jumlah Anggota ...............................................................................................20

2.3.3 Sitem Pembagian SHU......................................................................................21

2.3.4 Perhitungan pembagian SHU............................................................................22

2.3.7 Persentase Pembagian SHU ..............................................................................24

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan dan Saran.......................................................................................25

3.1.1 Kesimpulan.....................................................................................................25

3.1.2 Saran...............................................................................................................25

BAB VI DAFTAR PUSTAKA

4.1...........................................................................................................................26

ABTRAKSI

Hafis A. Apriadi . 13210088

Ekonomi Koperasi

PI. Jurusan Manajemen Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2010

Kata Kunci : Ekonomi Koperasi

Penulis ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Ekonomi koperasi,dari pembagian SHU sejarah Ekonomi Koperasi dan lain lain. Juga guna mendalami tentang keadaan Ekonomi Koperasi yang ada .

KATA PENGANTAR

Bissmillahirahmanirrahim…

Puji syukur kita ucapkan kepada ALLAH s.w.t yang telah memberi rahmat dan hidayah nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan ini yang berjudul “EKONOMI KOPERASI” sebagai syarat untuk tugas akhir pada mata kuliah Ekonomi Koperasi # Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Selama penyusunan penulisan ini penulis telah mendapat pengalaman yang sangat berharga dalam berbagai hal. Selain itu dalam penulisan ilmiah ini, penulis juga mendapat berbagai hambatan, akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan baik secara moral maupun materil dalam berbagai pihak, akhirnya semua dapat teratasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan pada penulisan ilmiah ini. Oleh sebab itu penulis dengan senang hati akan menampung dan menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan materi dan isi dan penulisan ilmiah ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang - undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan Kesejahteraan Koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuh kembangkan agar Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam Pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk Menghimpun Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi, serta memberikan pinjamanKepada anggota, calon anggotanya serta Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh KSP/USP Koperasi sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan/atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan KSP dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan,

Manajemen usaha dan manajemen keuangan

2. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan

manajemen usaha dan manajemen keuangan.

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Rumusan masalah

Rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah melakukan pembahasan internal dan external Ekonomi Koperasi.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dan memahami tentang Ekonomi Perkoperasian.

1.3 Manfaat Penelitian

Penulis dan pembaca bisa mengehatui lebih lanjut bentuk-bentuk Ekonomi Koperasi peranggotanya dan lain lainnya .

1.4 Metode Penelitian

Yaitu dengan mengumpulkan data dari studi pustaka yang mana data di ambil dari forum-forum yang membahas Ekonomi Koperasi.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PEMBAHASAN

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Ekonomi Koperasi

adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2 Sejarah Ekonomi Koperasi

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi.Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI).Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat.Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun1942 Jepang menduduki Indonesia.Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai.Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama diTasikmalaya.Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

2.1.3 Sejarah Ekonomi Koperasi Di Indonesia

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa ?Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan?. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Pada Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai Koperasi.Dalam wacana sistem ekonomi dunia, Koperasi disebut juga sebagai the third way, atau ?jalan ketiga?, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai ?jalan tengah? antara kapitalisme dan sosialisme.Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan Koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. R. Aria Wiriatmadja atau Tirto Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Seorang pejabat pemerintah Belanda, yang kemudian menjadi sarjana ekonomi, Booke, juga menaruh perhatian terhadap Koperasi. Atas dasar tesisnya, tentang dualisme sosial budaya masyarakat Indonesia antara sektor modern dan sektor tradisional, ia berkesimpulan bahwa sistem usaha Koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan-badan usaha kapitalis. Pandangan ini agaknya disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial itu mengadopsi kebijakan pembinaan Koperasi.Meski Koperasi tersebut berkembang pesat hingga tahun 1933-an, pemerintah Kolonial Belanda khawatir Koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, namun Koperasi menjamur kembali hingga pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Bung Hatta meneruskan tradisi pemikiran ekonomi sebelumnya. Ketertarikannya kepada sistem Koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Walaupun ia sering mengaitkan Koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namun persepsinya tentang Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat. Ia pernah juga membedakan antara ?Koperasi sosial? yang berdasarkan asas gotong royong, dengan ?Koperasi ekonomi? yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif.Bagi Bung Hatta, Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu Koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota Koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan Koperasi. Dengan cara itulah sistem Koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau Koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. Pertama, adalah Koperasi yang dibina oleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi yang dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung dalam Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, Koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Di Jepang, Koperasi telah menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian.Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam Koperasi. Pertama, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil.Menurut Bung Hatta, tujuan Koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa Koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari anggotanya, baik anggota Koperasi primer maupun anggota Koperasi sekunder. Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi batik primer.Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan Koperasi. Semua partai politik, dari dulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan Koperasi sebagai program utama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen Koperasi baru lahir di masa Orde Baru pada akhir dasarwarsa 1970-an. Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan departemen Koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau departemen Koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara yang khusus membina Koperasi.
Pasang-surut Koperasi di IndonesiaKoperasi di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan surut. Sebuah pertanyaan sederhana namun membutuhkan jawaban njelimet, terlontar dari seorang peserta. ?Mengapa jarang dijumpai ada Koperasi yang bertumbuh menjadi usaha besar yang menggurita, layaknya pelaku ekonomi lain, yakni swasta (konglomerat) dan BUMN? Mengapa gerakan ini hanya berkutat dari persoalan yang satu ke persoalan lain, dan cenderung stagnan alias berjalan di tempat? Mengapa Koperasi sulit berkembang di tengah ?habitat? alamnya di Indonesia?? Inilah sederet pertanyaan yang perlu dijadikan bahan perenungan.Padahal, upaya pemerintah untuk ?memberdayakan? Koperasi seolah tidak pernah habis. Bahkan, bila dinilai, mungkin amat memanjakan. Berbagai paket program bantuan dari pemerintah seperti kredit program: KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke Koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kredit komersial dari perbankan, juga ?paket program? dari Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang seharusnya memacu gerakan ini untuk terus maju. Namun, kenyataannya, Koperasi masih saja melekat dengan stigma ekonomi marjinal, pelaku bisnis yang perlu dikasihani, pelaku bisnis ?pupuk bawang?, pelaku bisnis tak profesional.Masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari substansi Koperasi yang berhubungan dengan semangat. Dalam konteks ini adalah semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Jadi, bila Koperasi dianggap kecil, tidak berperan, dan merupakan kumpulan serba lemah, itu terjadi karena adanya pola pikir yang menciptakan demikian.Singkatnya, Koperasi adalah untuk yang kecil-kecil, sementara yang menengah bahkan besar, untuk kalangan swasta dan BUMN. Di sinilah terjadinya penciptaan paradigma yang salah. Hal ini mungkin terjadi akibat gerakan Koperasi terlalu sarat berbagai embel-embel, sehingga ia seperti orang kerdil yang menggendong sekarung beras di pundaknya. Koperasi adalah ?badan usaha?, juga ?perkumpulan orang? termasuk yang ?berwatak sosial?. Definisi yang melekat jadi memberatkan, yakni ?organisasi sosial yang berbisnis? atau ?lembaga ekonomi yang mengemban fungsi sosial.?Berbagai istilah apa pun yang melekat, sama saja, semua memberatkan gerakan Koperasi dalam menjalankan visi dan misi bisnisnya. Mengapa tidak disebut badan usaha misalnya, sama dengan pelaku ekonomi-bisnis lainnya, yakni kalangan swasta dan BUMN, sehingga ketiganya memiliki kedudukan dan potensi sejajar. Padahal, persaingan yang terjadi di lapangan demikian ketat, tak hanya sekadar pembelian embel-embel. Hanya kompetisi ketat semacam itulah yang membuat mereka bisa menjadi pengusaha besar yang tangguh dan profesional. Para pemain ini akan disaring secara alami, mana yang efisien dalam menjalankan bisnis dan mereka yang akan tetap eksis.Koperasi yang selama ini diidentikkan dengan hal-hal yang kecil, pinggiran dan akhirnya menyebabkan fungsinya tidak berjalan optimal. Memang pertumbuhan Koperasi cukup fantastis, di mana di akhir tahun 1999 hanya berjumlah 52.000-an, maka di akhir tahun 2000 sudah mencapai hampir 90.000-an dan di tahun 2007 ini terdapat -------- Koperasi di Indonesia. Namun, dari jumlah yang demikian besar itu, kontribusinya bagi pertumbuhan mesin ekonomi belum terlalu signifikan. Koperasi masih cenderung menempati ekonomi pinggiran (pemasok dan produksi), lebih dari itu, sudah dikuasai swasta dan BUMN. Karena itu, tidak aneh bila kontribusi Koperasi terhadap GDP (gross domestic product) baru sekitar satu sampai dua persen, itu adalah akibat frame of mind yang salah.Di Indonesia, beberapa Koperasi sebenarnya sudah bisa dikatakan memiliki unit usaha besar dan beragam serta tumbuh menjadi raksasa bisnis berskala besar. Beberapa Koperasi telah tumbuh menjadi konglomerat ekonomi Indonesia, yang tentunya tidak kalah jika dibandingkan dengan perusahaan swasta atau BUMN yang sudah menggurita, namun kini banyak yang sakit. Omzet mereka mencapai milyaran rupiah setiap bulan. Konglomerat yang dimaksud di sini memiliki pengertian: Koperasi yang bersangkutan sudah merambah dan menangani berbagai bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan merangsek ke berbagai bidang usaha-bisnis komersial.

2.1.4 Peta Organisasi Koperasi

clip_image003

a. koperasi ada kerena ada anggota atau sekelompok orang yang mempenyai tujuan yang sama secar ekonomi.

b. ujuan adanya koperasi adalah mensejahterakan anggota terutama dalam konteks ekonomi dan spiritual. Prof SES menyebutnya sebagai sosialis religius.

c. untuk mensejahterakan anggota koperasi harus mempunyai usaha yang tentu harus sesuai dengen kebutuhan anggotanya yang dikelola sesuai pronsip dan nilai koperasi.

d. dalam usaha koperasi perencana adalah anggota (disusun oleh pengurus dan disahkan RAT) pengelola koperasi adalah anggota (pengurus dan karyawan) yang akan mendapatkan keuntungan materi berupa gaji atau pendapatan dan pengawasan dilakukan oleh anggota yang juga akan mendapatkan pendapatan berupa insentif untuk pengawas.

e. dalam usaha koperasi ada suplayer yang seharusnya juga berasal dari anggota sehingga anggota mendapatkan keuntungan langsung dan koperasi dapat memperoleh harga lebih murah. Anggota juga berberan dalam pengumpulan modal sehingga permodalan koperasi akan terjamin dan dari modal yang merupakan simpanan anggota maka anggota mendapatkan uang jasa. Kemudian anggota sebagai pelanggan, koperasi seharusnya dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk memberikan harga senurah mungkin sehingga anggota mendapatkan keuntungan berupa direct revenue (pengembalian langsung) sampai pada tahap ini proses mensejahterakan anggota telah berjalan, bahkan sebagian besar proses mensejahterakan anggota justru dimulai pada tahap proses usaha ini. Inilah alasanya kenapa prinsip koperasi ketiga berbunyi Member Economic Participation (ICA,1995) sedangkan SHU bukan bagian yang paling significan dalam konteks mensejahterakan anggota, kenapa karena jumlah SHU terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah anggota koperasi ( Kita perdalam dibagian lain)

f. Keuntungan yang diperoleh koperasi lagi-lagi diperuntukan untuk anggota dalam bentuk pelatihan untuk memahmkan idiologi koperasi dan praktek-prakte real agar anggota paham bagiamana memperoleh kesejahteraan dalam koperasi.( Education, Training and Information)

Berikut ini pengertian koperasi menurut para ahli :
1. Dr. Fay ( 1980 )

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

2. R.M Margono Djojohadikoesoemo

Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seoarang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

3. Prof. R.S. Soeriaatmadja

Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya.

4. Paul Hubert Casselman

Koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial

5. Margaret Digby

Koperasi adalah kerja sama dan sipa untuk menolong

6. Dr. G Mladenata

Koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

2.2 Pengertian Badan Usaha koperasi

Yang dimaksud badan usaha koperasi adalah adanya kemauan orang perorang untuk menghimpun diri secara sukarela dan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang membedakan dari badan usaha lain adalah hak dan kewajiban anggota tidak bergantung padabesarnya modal yang disektorkan kekoperasi.

2.2.1Ciri-Ciri Koperasi dan Badan Usaha Koperasi

2.2.1.2 Ciri-Ciri Koperasi

Merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang. Koperasi Indonesia harus dapat malakukan kegiatan usaha sebagaiman badan uasaha lain, dengan mendayagunakan seluruh kemampuan anggotanya.

Kegiatan koperasi didasarkan atas prinsip-prinsip koperasiØ

Koperasi Indonesia merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam tatanan perekonomian Indonesia, koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat luas sebagai pendorong tumbuhnya ekonomi nasional dengan berasaskan kekeluargaan.

Koperasi Indonesia merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Dengan demikian pengaruh dan pengguna modal tidak tidak boleh mengurangi makna pengertian dan asas koperasi.

Kegiatan koperasi dilaksanakan atas kesadaran anggota tanpa ada paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak-pihak yang tidak ada hubungan dengan soal intern koperasi.

Koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat hak dan kewajiban.

2.2.2 Ciri-Ciri Badan Usaha Koperasi

  1. Bekerja sama dengan sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
  2. Memperhatikan hak dan kewajiban tiap anggota yang bergabung didalamnya
  3. Mengutamakan gotong royong agar bisa mencapai tujuan.

Dari uraian diatas kita menemukan ciri-ciri umum koperasi dan badan usaha koperasi. Prinsip dasar koperasi menjadikan ciri khas koperasi yang membedakan koperasi dengan badan usaha yang lain :

a. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Selain itu berarti pula bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

b. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Anggota koperasi adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU )

Pembagian SHU adalah koperasi dilakukan secara adil sebanding dengan besar nya jasa usaha masing-masing anggota. Besarnya modal yang dimiliki anggota tidak mutlak dijadikan dasar dalam pembagian SHU. Kententuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

d. Pemberian Balas Jasa Terbatas terhadap Modala

Modal dalam koperasi pada dasar nya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota jasa terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas disini maksudnya adalah wajar dalam arti tidak melebihi susku bungan yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Semua keputusan dan kegiatan koperasi dilandasi oleh kepercayaan, pada pertimbangan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian berarti pula kebebasan yang bertanggung jawab keperbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

2.3 Pembagian SHU

2.3.1 Landasan Hukum

Badan Hukum Nomor : 108/BH/PAD/KWK.9/V/1996

Badan usaha Koperasi Primkopad ( primer koperasi angkatan darat ) terletak di jalan Veteran no. 5 Jakarta Pusat Badan koperasi ini bersifat formal yang telah diakui dan di sahkan oleh negara karena badan koperasi ini bernaung di bawah TNI Angkatan Darat. Primkopad berdiri pada 2 Juni 1983 dan mempunyai klasifikasi yang sangat baik.

2.3.2 Jumlah Anggota

a. Anggota Aktif

Menurut daftar simpanan anggota awal tahun 2008 tercatat 202 orang anggota aktif .SHU anggota sebanyak 202 orang adalah :

Jasa Usaha Anggota 30% = 0,30 x Rp. 37.936.036,64 = Rp. 11.380.811,00
Jasa Modal Anggota = Rp. 25.125.000,00

SHUA = JUA + JMA = Rp. 37.505.811,00

Ket. :
Sisa hasil Usaha per anggota aktif tahun 2008 setelah di jumlahkan dan di bagi untuk dana cadangan sebesar Rp. 37.505.811,00

SHUA = Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA = Jasa Usaha Anggota
JMA = Jasa Modal Anggota

b. Anggota Non Aktif

Anggota Non Aktif berjumlah 13 orang.

Jumlah simpanan Anggota Non Aktif :
• Simpanan Pokok Anggota = Rp. 325.000,00
• Simpanan Wajib Anggota = Rp. 1.009.300,00
• Simpanan Wajib Khusus = Rp. 3.105.150,00
• Simpanan Khusus = Rp. 4.536.750,00
• Simpanan Lain-Lain = Rp. 5.251.563,25

Jumlah Rp. 11.497.763,25

Ket :
Menurut daftar simpan Pinjam Primkopad anggota Non Aktif berjumlah 13 orang. Sisa Hasil Usaha setelah di jumlahkan berdasrkan simpanan- simpanan yaitu sebesar Rp.11.497.763,25.

3. Sistem Pembagian SHU

3.1 Berdasarkan Pada Jasa Simpanan

2.3.3. Perhitungan Pembagian SHU

Jumlah Jasa Sisa Hasil Usaha tahun 2008 adalah = Rp. 47.420.045,79

- Dana Cadangan 20% = 0,20 x Rp. 46.729.289,79 = Rp. 9.484.009,15
SHU setelah dikurangi Dana Cadangan = Rp. 37.936.036,64

- Jasa Simpanan Anggota 30% = 0,30 x Rp. 37.936.036,64 = Rp. 11.380.811,00

- Jasa Pembelian Aggota 30% = 0,30 x Rp. 37.936.036,64 = Rp. 11.380.811,00

Ket :
Berdasarkan pada jasa simpanan anggota dan jasa pembelian anggota pada primkopad tahun 2008 adalah Rp. 11.380.811,00

2.3.4 Berdasarkan Pada Jasa Usaha

Usaha yang di jalankan koperasi ini berupa mini market , yang di dalamnya menjual berbagai unit barang yang di perjual belikan. Antara lain bahan- bahan pokok, makanan ringan, mimunan ringan, baju, celana, bahan baku dan lain-lain. Tidak hanya menjual itu saja, primkopad juga membuka jasa foto copy, jasa travel, wartel, dan usaha simpan pinjam. Itu semua demi kepuasan konsumen dan memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Perhitungan Pembagian SHU

1. Usaha Dagang Barang Primer
Penjualan perbulan = Rp 23.367.565,64

2. Keuntungan perbulan
Rp 23.367.556,64 x 10% = Rp 2.336.765,564

3. Rencana keuntungan tahun 2009
Rp 2.336.756,564 x 12 bln = Rp 28.041.078,77

2.3.5 Unit Simpan Pinjam

1. Pinjaman perbulan = Rp 23.031.250,00

2. Keuntungan perbulan
Rp 23.031.250,00 x 10% = Rp 2.303.125,00

3. Rencana keuntungan tahun 2009
Rp 2.303.125,00 x 12 bulan = Rp 27.637.500,00

4. Jumlah Pendapatan Jasa Usaha = Rp 55.678.578,77

Ket :
Jumlah pendapatan jasa Usaha 40% x Rp 55.678.578,77 = Rp. 22.271.431,50 .

Berdasarkan perhitungan pembagian SHU pada jasa usaha primkopad tahun 2008 adalah Rp. 22.271.431,50 .

2.3.6 Berdasarkan pada jasa lain-lain

Pembagian Sisa Hasil Usaha pada jasa lain-lain yang ada koperasi Primkopad antara lain adalah untuk dana cadangan, dana pengurus, dana kesejahteraan karyawan, dana pendidikan koperasi, dana pengembangan daerah kerja, dan dana sosial .

Perhitungan Pembagian SHU

Jumlah Jasa Sisa Hasil Usaha tahun 2008 adalah = Rp. 47.420.045,79

- Dana Cadangan 20% = 0,20 x Rp. 46.729.289,79 = Rp. 9.484.009,15
SHU setelah dikurangi Dana Cadangan = Rp. 37.936.036,64

- Dana Pengurus 10% = 0,10 x Rp. Rp. 37.936.036,64 = Rp. 3.793.603,66

- Dana Kesejahteraan karyawan
10% = 0,10 x Rp. Rp. 37.936.036,64 = Rp. 3.793.603,66

- Dana Pendidikan koperasi
5% = 0,05 x Rp. Rp. 37.936.036,64 = Rp. 1.896.801,83

- Dana Pengembangan Daerah Kerja
5% = 0,05 x Rp. Rp. 37.936.036,64 = Rp. 1.896.801,83

- Dana Sosial 10% = 0,10 x Rp. Rp. 37.936.036,64 = Rp. 3.793.603,66

Ket :Jumlah SHU berdasarkan pada jasa lain-lain

SHU setelah dikurangi Dana Cadangan + Dana Pengurus + Dana Kesejahteraan karyawan + Dana Pendidikan koperasi + Dana Pengembangan Daerah Kerja +
Dana Sosial = Rp. 37.936.036,64 + Rp. 3.793.603,66 + Rp. 3.793.603,66+
Rp. 1.896.801,83 + Rp. 1.896.801,83 + Rp. 3.793.603,66 = Rp. 53.403.451,28

Jumlah total SHU berdasarkan pada jasa lain-lain sebesar Rp. 53.403.451,28

2.3.7 Presentase Pembagian SHU

Presentase Pembagian SHU Primkopad tahun 2008 adalah Sebagai berikut :

• Jasa Usaha Anggota 30%
• Jasa Pembelian Anggota 30%
• Dana Cadangan 20%
• Dana Pengurus 10%
• Dana Kesejahteraan karyawan 10%
• Dana Pendidikan koperasi 5%
• Dana Pengembangan Daerah Kerja 5%
• Dana Sosial 10 %

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan dan Saran

3.1.2 Kesimpulan
Ciri-ciri yang menonjol dalam koperasi adalah :
a. Berasas kekeluargaan
b. Keanggotaan sukarela dan terbuka bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia
c. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi

Perbedaan koperasi dan gotong royong :
1. Koperasi
a. Bersifat terus menerus
b. Bertujuan menyejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
c. Berbadan hukum
d. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
2. Gotong Royong
a. Bersifat sementara
b. Bertujuan mengatasi pekerjaan
c. Tidak berbadan hukum
d. Iuran secara sukarela
3.1.2 Saran
Demikianlah makalah ini penulis buat, semoga apa yang telah disajikan akan memberikan ilmu dan informasi. Selanjutnya demi kesempurnaan makalah ini penulis memohon saran dan kritik guna memperbaiki kesalahan dikemudian hari.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

4.1 Herujianto, dkk. 2002. Pelajaran Ekonomi. Jakarta: Yudhistira
Suyanto dan Nurhadi, 2003. IPS Ekonomi. Jakarta: Erlangga
www.unjabisnis.com

http://manajemen-koperasi.blogspot.com/2008/08/manajemen-koperasi-seri-makalah.html

http://manajemen-koperasi.blogspot.com/2008/08/seri-manajemen-koperasi-makalah.html

http://organisasi.org/arti_pengertian_definisi_fungsi_dan_peranan_koperasi_koprasi_indonesia_dan_dunia_ilmu_ekonomi_koperasi_ekop

http://www.unjabisnis.net/2010/04/ekonomi-koperasi.html

http://www.slideshare.net/upload?show_cta=true

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pembagian%20shu%20ekonomi%20koperasi&source=web&cd=2&ved=0CB8QFjAB&url=http%3A%2F%2Focw.gunadarma.ac.id%2Fcourse%2Feconomics%2Fmanagement-s1%2Fekonomi-koperasi%2Fsisa-hasil-usaha&ei=wuHpTuO6N87E2QXXtbWgCA&usg=AFQjCNFVPCcfdBizAOpqRf1zqQT8Dpv27g

, ,

BACA JUGA

Ditulis Oleh : Hendra Arrasyid // 00.31

0 komentar:

Poskan Komentar